Pedoman Organisasi (PO) RAPI Tentang Pelaksanaan Musyawarah dan Rapat Kerja

PEDOMAN ORGANISASI (PO) RAPI Tentang Pelaksanaan Musyawarah dan Rapat Kerja

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA ORGANISASI

RAPAT KERJA NASIONAL VI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA YOGYAKARTA, 15 – 17 JULI 2011

SURAT KETETAPAN RAPAT KERJA NASIONAL VI TAHUN 2011

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Nomor  : …………………….

Tentang

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA ORGANISASI

RAKERNAS VI

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Menimbang                 :   

a.    Bahwa Radio Antar Penduduk Indonesia sebagai wadah resmi para pemilik Izin Komunikasi Radio

       Antar Penduduk telah berkembang dengan pesat di seluruh Indonesia perlu didukung dengan penataan

       organisasi menuju terwujudnya Tri Tertib RAPI.

b.   Bahwa Munas VI RAPI di Balikpapan, Kalimantan Timur telah mengamanatkan bahwa setiap

      kepengurusan RAPI harus merupakan hasil Musyawarah sesuai dengan jenjang masing-masing.

c.   Bahwa dalam era globalisasi informasi serta era reformasi secara bertanggung jawab, ketentuan

      penyelenggaraan dan tata tertib Musyawarah  dan  Rapat  Kerja organisasi,  perlu  ditata dengan  baik

      sehingga hasilnya bermanfaat untuk masa depan kehidupan organisasi.

Mengingat                   :   

1.    Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

2.    Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

3.    Permen Kominfo No-34/PER/M.KOMINFO/8/2009 tahun 2009, Tentang Pedoman Penyelenggaraan

       KRAP.

Memperhatikan           :    

1     Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat RAPI tanggal13 Februari 2011 di Pusdiklat Kemenkes  Jakarta

       selatan.

2     Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat RAPI tanggal 6-8 Juni 2011 di Pusdiklat Lembaga Administrasi

       Negara (LAN) Jakarta Pusat.

MENETAPKAN HASIL RAKERNAS VI TAHUN 2011

Kesatu                        : 

Mencabut  Peraturan  Organisasi  Nomor  79.09.00.0701  tentang  Pedoman

Pelaksanaan Musyawarah dan Rapat Kerja Organisasi.

Mengesahkan Hasil Rakernas VI tahun  2011 Nomor……  tentang Pedoman

Pelaksanaan Musyawarah dan Rapat Kerja organisasi

Menyeragamkan Ketentuan Penyelenggaraan dan Tata Tertib Musyawarah dan Rapat Kerja organisasi.

Kedua                         : 

Pedoman  Pelaksanaan  Musyawarah  dan  Rapat  Kerja  organisasi  RAPI

sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini.

Ketiga                         : 

Pengaturan ini dalam upaya meningkatkan disiplin menuju terwujud nya

Tertib Organisasi, Tertib Administrasi dan Tertib Komunikasi.

Keempat                     : 

Keputusan  ini  mulai  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan  dengan  ketentuan apabila  dikemudian  hari  terdapat  kekeliruan  dalam  penetapannya,  akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :  Yogyakarta

Tanggal         :  ............JULI 2011

RAPAT KERJA NASIONAL VI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA PIMPINAN RAPAT

ANGGOTA               WK KETUA                  KETUA              SEKRETARIS            ANGGOTA

(...............................)    (............................)    (...............................)     (..........................)    (............................)

JZ ……………           JZ……………..           JZ……………..        JZ………………      JZ……………..

LAMPIRAN   :      KETETAPAN RAKERNAS VI RAPI NOMOR       :

TANGGAL   :     ……. JULI 2011

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

1.      UMUM

Radio Antar Penduduk  Indonesia adalah organisasi masyarakat  yang merupa kan wadah resmi  para  pemilik  Izin  KRAP  yang  diakui  dan  disahkan  oleh  Pemerintah  Republik

Indonesia. RAPI merupakan sarana yang memungkinkan masyarakat memanfaatkan komunikasi Telepon-Radio untuk menjalin hubungan sosial kemasyarakatan.

Perkembangan organisasi RAPI dewasa ini yang telah merambah sampai pelosok di hampir seluruh provinsi, disamping patut disyukuri, juga menuntut tanggung jawab lebih besar dari setiap aktivis dan fungsionaris untuk melaku kan penataan lebih lanjut sesuai dengan tuntutan perkembangan era globalisasi informasi serta era reformasi secara bertanggung jawab.

Sesuai hasil rekomendasi Rakernas V Bandungan dan Amanat Munas VI Balikpapan Komisi B  dan  C  mengamanatkan  agar  memperbaiki  peraturan  organsasi  yang  sudah  ada  dan membuat peraturan organisasi baru untuk hal-hal yang belum tercantum/ terakomodir dalam peraturan AD/ART.

2.      MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Pelaksanaan Musyawarah dan Rapat Kerja ini disusun untuk menjadi panduan

penyelenggaraan sehingga dapat terwujud keseragaman dan pada akhirnya dapat dicapai hasil maksimal sebagai bagian dari upaya mewujudkan Tri Tertib RAPI yakni Tertib Organisasi, Tertib Administrasi dan Tertib Komunikasi.

3.      PENGERTIAN UMUM

Musyawarah adalah forum kedaulatan tertinggi organisasi pada setiap jenjang, yang merupakan forum keputusan strategi untuk pengembangan organisasi.

Musyawarah Luar Biasa adalah forum untuk memecahkan pemasalahan khusus yang dianggap rumit dalam proses pengembangan organisasi dan apabila  ketua berhalangan tetap atau diberhentikan dari keanggotaannya.

Musyawarah nasional luar biasa dapat dilaksanakan khusus hanya untuk mengamandemen

AD/ART atas persetujuan minimal 2/3 dari jumlah pengurusan provinsi.

Rapat Kerja adalah forum untuk mengadakan evaluasi, perkembangan atas pelaksanaan program kerja hasil musyawarah, dan merumuskan kebijakan pelaksanaan program sampai dengan musyawarah berikutnya.

Rapat  Pimpinan   adalah  forum  untuk  memecahkan  permasalahan   organisasi  atau merumuskan, mensosialisaikan suatu kebijakan organisasi yang sifatnya cukup mendesak.

Rapat  Paripurna  adalah  rapat  yang  diselenggarakan  untuk  membahas  permasalahan organisasi dan pelaksanaan program kerja dan menyangkut hal-hal penting lainnya.

Rapat paripurna dihadiri oleh :

-    Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi Nasional (DP2ON).

-    Dewan Pengurus Nasional

-    Dewan Pengurus Provinsi yang terkait dengan materi pokok rapat.

Rapat Pengurus adalah rapat yang dilaksanakan dan dihadiri oleh pengurus untuk membahas permasalahan masing-masing tingkat institusi, rencana kerja dan laporan kegiatan.

Rapat Koordinasi adalah rapat antara tingkat institusi baik secara vertikal dan horisontal yang dilaksanakan untuk mengkoordinasikan, meningkatkan efektivitas dalam pembinaan organisasi.

Musyawarah dan Rapat Kerja dalam organisasi RAPI terdiri dari :

a.      Musyawarah Nasional, Daerah, Wilayah, Lokal

b.      Musyawarah Luar Biasa, Nasional, Daerah, Wilayah, Lokal

c.      Rapat Kerja Nasional, Daerah, Wilayah, Lokal

d.      Rapat Pimpinan Nasional, Daerah, Wilayah e.      Rapat Pengurus

f.      Rapat Koordinasi

A.      PENGERTIAN PESERTA

1.   Peserta Musyawarah, terdiri atas :

      - Utusan

      - Peninjau

      - Dewan Pengurus Penyelenggara

      - Dewan Pengawas dan Penasehat Organsiasi

      - Dewan Pengurus setingkat diatasnya (kecuali munas)

      - Undangan

2.   Peserta sidang ( syarat keabsahan musyawarah )

      - Utusan

      - Dewan Pengurus Penyelenggara

      - Dewan Pengurus setingkat diatasnya

3.   Utusan, terdiri atas :

      a.   Utusan Daerah/ Wilayah/ Lokal, 3 orang dengan mandat penuh, memiliki 1 (satu) hak suara dan hak

            bicara

      b.   Pengurus Pusat/ Daerah/ Wilayah merupakan utusan setingkat diatas musyawarah penyelenggara

      c.   DPO Pusat/ Daerah/ Wilayah/ DPL

4.   Peninjau, terdiri atas :

      a.   Peninjau Daerah/Wilayah/ Lokal, 3 orang dengan Mandat penuh

      b.   Dewan Kehormatan RAPI

      c.   Panitia Musyawarah/ Raker ( OC, SC dan Nara sumber )

5.   Pengamat/ Undangan/ Pemerhati, terdiri atas :

      a.   Instansi terkait

      b.  Aktivis  dan  fungsionaris  RAPI  yang  dibutuhkan  pandangan, pengamatan dan peran sertanya untuk  pengembangan RAPI masa mendatang.

B.      KETENTUAN BAGI UTUSAN

1.   Peserta adalah Pengurus RAPI Daerah/Wilayah/Lokal dan Izin KRAPnya masih   berlaku.

2.   Berbadan  Sehat.  Bagi  yang  memiliki  kondisi  kesehatan  tertentu  harus membawa obat sendiri serta

      melapor khusus pada Panitia Pelaksana.

3.   Bagi  Utusan  Daerah/Wilayah/Lokal,  harus  membawa  surat  mandat  dari Pengurusnya.

4.   Mendaftarkan  diri  kepada  Panitia  Pelaksana  dengan  menyerahkan  surat mandat dan pasfoto

      berwarna ukuran  3x4 sebanyak 2 lembar.

5.   Aspirasi dan saran tertulis Daerah/Wilayah/Lokal agar diserahkan kepada Panitia Pengarah.

6.   Membawa perlengkapan pribadi secukupnya.

7.   Biaya akomodasi, konsumsi dan fasilitas persidangan ditentukan oleh panitia pelaksana. Pesanan

      tambahan, menjadi tanggung jawab pribadi, dan harus dibayar cash.

8.   Tunduk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana.

C.      KETENTUAN BAGI PENINJAU

1.   Bagi Peninjau Daerah/Wilayah/Lokal, harus membawa surat mandat dari Pengurusnya.

2.   Bagi Dewan Kehormatan, membawa mandat dari instansinya.

3.   Panitia ( OC dan SC ), sesuai amanat yang diembannya.

4.   Berbadan  Sehat.  Bagi  yang  memiliki  kondisi  kesehatan  tertentu  harus membawa obat sendiri serta

      melapor khusus pada Panitia Pelaksana.

5.   Mendaftarkan  diri  kepada  Panitia  Pelaksana  dengan  menyerahkan  surat mandat dan pasfoto

      berwarna ukuran  3x4 sebanyak 2 lembar.

6.   Aspirasi dan saran tertulis Daerah/Wilayah/Lokal agar diserahkan kepada Panitia Pengarah.

7.   Membawa perlengkapan pribadi secukupnya.

8.   Membayar Biaya akomodasi, konsumsi dan fasilitas persidangan yang di tetapkan oleh Panitia. Pesanan

      tambahan,  menjadi  tanggung  jawab  pribadi,  dan  harus  dibayar tunai.

9.   Tunduk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana.

D.      KETENTUAN BAGI PENGAMAT/UNDANGAN/PEMERHATI

1.   Bagi  Pengamat  utusan  instansi,  membawa  surat  mandat  dari  instansinya berdasarkan Undangan

      Pengurus cq. Panitia Pelaksana.

2.   Bagi Pengamat unsur fungsionaris dan aktivis RAPI, membawa Undangan Pengurus cq. Panitia

      Pelaksana.

3.   Berbadan  sehat.  Bagi  yang  memiliki  kondisi  kesehatan  tertentu  harus membawa obat sendiri serta

      melapor khusus pada Panitia Pelaksana.

4.   Mendaftarkan  diri  kepada  Panitia  Pelaksana  dengan  menyerahkan  surat mandat dan pasfoto

      berwarna ukuran  3x4 sebanyak 2 lembar.

5.   Aspirasi dan saran tertulis agar diserahkan kepada Panitia Pengarah/SC.

6.   Membawa perlengkapan probadi secukupnya.

7.   Membayar Biaya akomodasi, konsumsi dan fasilitas persidangan yang di tetapkan oleh Panitia. Pesanan

      tambahan, menjadi tanggung jawab pribadi, dan harus dibayar cash.

8.   Tunduk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana.

4.         TATA CARA PELAKSANAAN UMUM

Tata Tertib Penyelenggaraan Musyawarah dan/atau Rapat Kerja ini berlaku bagi

seluruh Peserta yakni: Utusan, Peninjau, Pengamat, OC, SC dan Nara Sumber.

Setiap Peserta tunduk pada semua ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana. Setiap Peserta berkewajiban memenuhi dan menyerahkan seluruh persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana.

Pengurus RAPI sebagai Penyelenggara Musyawarah dan/atau Rapat Kerja berkewajiban meneliti dan menyeleksi keabsahan Peserta.

4.1.    TAHAPAN PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat Kerja meliputi beberapa tahap sebagai berikut:

4.1.1.     Tahap Persiapan

4.1.2.     Tahap Upacara Pembukaan     ( Seremonial )

4.1.3.     Tahap Persidangan

4.1.4.     Tahap Upacara Penutupan                  ( Seremonial )

4.1.5.     Tahap Pelaporan

4.2.    TATA TERTIB PERSIDANGAN

Tata Tertib Persidangan Musyawarah dan Rapat Kerja, terdiri atas:

4.2.1.     Umum / Status

4.2.2.     Waktu dan Tempat

4.2.3.     Tema

4.2.4.     Peserta dan Peninjau

4.2.5.     Hak dan Kewajiban

4.2.6.     Hak Bicara dan Hak Suara

4.2.7.     Penyampaian Pendapat

4.2.8.     Jenis Persidangan

4.2.9.     Korum

4.2.10    Pimpinan Sidang

4.2.11    Pemilihan Pimpinan Sidang

4.2.12    Sidang Formatur

(hanya untuk Musyawarah, pada Rapat Kerja tidak ada Pemilihan Pengurus karena itu tidak dibentuk Formatur)

4.2.13    Tugas dan Wewenang Pimpinan Sidang

4.2.14    Pembentukan Pengurus                                          idem point 12

4.2.15    Tata cara pemilihan                                                idem point 12

4.2.16    Pengambilan Keputusan

4.2.17    Sanksi bagi Peserta dan Peninjau

4.2.18    Lain-lain                                                                             Escape clausula

4.3.   TATA TERTIB PEMILIHAN PIMPINAN SIDANG PARIPURNA, KOMISI DAN FORMATUR.

4.3.1.  Pimpinan Sidang Paripurna :

a. Pimpinan sidang paripurna-I adalah pengurus atau panitia pengarah selaku pimpinan sidang paripurna

    sementara.

b. Pimpinan sidang paripurna terdiri atas 5 (lima) orang, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan

    Anggota.

c. Pemilihan pimpinan sidang paripurna dilakukan dari dan oleh peserta, dipimpin oleh pengurus.

d. Pencalonan dilakukan dengan memperhatikan unsure :

    - Unsur perwakilan …..

    - Unsur perwakilan …..

    - Unsur perwakilan …..

    - Unsur perwakilan …..

    - Unsur perwakilan …..

e. Penentuan jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota diatur dari dan oleh pimpinan sidang

    paripurna terpilih.

4.3.2.  Pimpinan Sidang Komisi :

a. Terdiri atas 3 (tiga) orang yaitu : ketua, wakil ketua dan sekretaris.

b. Pemilihan pimpinan siding komisi dilakukan dari dan oleh peserta sidang komisi yang telah terdaftar, secara

    langsung, bebas dan rahasia yang dipimpin oleh pimpinan sidang paripurna.

c. Pencalonan dilakukan dengan memperhatikan unsur :

    - Unsur perwakilan …..

    - Unsur perwakilan …..

    - Unsur perwakilan …..

d. Penentuan jabatan ketua, wakil ketua dan sekretaris diatur dari dan oleh pimpinan sidang komisi terpilih

e. Pimpinan sidang paripurna dapat dipilih menjadi pimpinan sidang komisi

4.3.3.  Pimpinan Sidang Formatur

a. Tim formatur terdiri atas 3, 5, 7 orang yang mewakili berbagai unsur :

    - Unsur …..

    - Unsur …..

    - Unsur …..

b. Penetapan anggota formatur dari setiap unsur yang diwakilinya, dilaksanakan secara musyawarah untuk

    mufakat dari dan oleh kelompok unsur yang bersangkutan.

c. Sidang formatur dipimpin oleh ketua terpilih melalui pemilihan langsung, bebas dan rahasia pada sidang

    paripurna.

d. Sekretaris formatur dipilih dari dan oleh tim formatur.

5.         HAK DAN KEWAJIBAN.

5.1.       Bagi Peserta :

a.  Mengikuti seluruh acara dan Sidang Musyawarah dari awal sampai selesai

b.  Menghormati Hak dan Kewajiban Pimpinan Sidang

c.  Hadir di Ruang sidang 5 (lima) menit sebelum persidangan dimulai

d.  Menandatangani Absensi yang tersedia

e.  Mengenakan Tanda Peserta selama mengikuti Musyawarah

f.   Mengenakan Pakaian Seragam RAPI atau Batik / Safari dan bersepatu (dilarang menggunakan sandal dan

     kaos oblong) pada saat mengikuti persidangan

g.  Bersikap santun dan menghormati jalannya persidangan

h.  Berbicara seperlunya (straight to the point) bila diminta dan/atas persetujuan Pimpinan Sidang, tidak

     membuat gaduh, dan memberikan perhatian yang sebesar-besarnya untuk kelancaran persidangan

     Musyawarah

i.   Apabila mendadak terpaksa meninggalkan Ruang sidang, harus mem beri tahu kepada Pimpinan Sidang

j.   Dilarang  membawa  senjata  Api/Tajam  pada  saat  menghadiri  acara sidang Musyawarah, kecuali

     petugas dan panitia.

5.2.      Bagi Utusan :

a.  Menggunakan  fasilitas  yang  disediakan  Panitia  secara  cuma-cuma selama mengikuti

     Musyawarah/Rapat Kerja (kecuali Telepon, Loundry dan Pesanan Pribadi lainnya dari Hotel, harus

     dibayar Cash).

b.  Mempunyai Hak Bicara dan Hak Suara yang diatur sebagai berikut :

     1)   Hak Bicara dimiliki oleh Setiap Peserta

     2)   Hak Suara hanya dimiliki oleh Utusan

c.  Pada   acara   Pandangan   Umum   dan   Pencalonan,   setiap Daerah/Wilayah/Lokal memiliki 1 (satu)

     Suara yang disampaikan melalui Juru Bicara

d.  Pada acara Pemilihan, setiap Utusan memiliki 1 (satu) Suara

e.  Penggunaan Hak Bicara, diatur oleh Pimpinan Sidang.

5.3.      Bagi Peninjau :

a.  Menanggung seluruh biaya selama mengikuti acara Musyawarah/Rapat Kerja,  dan  menyetor  kontribusi

     sesuai  ketentuan  yang  ditetapkan Panitia.

b.  Berhak mendapatkan Materi Musyawarah/Rapat Kerja.

c.  Hanya memiliki Hak Bicara dan Tidak Memiliki Hak Suara

d.  Berhak mengikuti Sidang Paripurna dan Sidang Komisi, dengan cara mendaftar.

5.4.      Bagi Pengamat :

a.  Bagi aktivis dan fungsionaris RAPI, menanggung sendiri seluruh biaya selama mengikuti

     Musyawarah/Rapat Kerja, dan menyetor kontribusi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia

b.  Bagi utusan instansi terkait, seluruh biaya selama mengikuti acara Musyawarah/ Rapat Kerja, ditanggung

     oleh Pengurus cq. Panitia Pelaksana

c.  Berhak mendapatkan Materi Persidangan

d.  Tidak memiliki Hak Suara Hanya memiliki Hak Bicara, atas permintaan Pimpinan Sidang

e.   Berhak mengikuti Sidang Paripurna dan Sidang Komisi, dengan cara mendaftar.

5.5.      Bagi Pimpinan Sidang :

a.  Berkewajiban memimpin sidang berdasarkan tata tertib sidang, dengan arif dan bijaksana

b.  Membuka,  menskors  dan  menutup  persidangan  musyawarah/rapat Kerja secara resmi

c.  Mengatur urutan/giliran berbicara secara adil dalam persidangan

d.  Mengupayakan semaksimal mungkin agar setiap keputusan sidang merupakan hasil maksimal pelaksanaan

     asas musyawarah untuk mufakat, dari seluruh peserta

e.  Memimpin pembahasan materi yang disajikan Panitia Pengarah

Dalam hal terjadi pengembangan Materi atas usul Peserta:

1)   Bila terkait langsung dengan topik bahasan, dapat langsung dibahas

2)   Bila  merupakan  Topik  baru  /  tambahan,  dicatat,  untuk  dibahas setelah seluruh Materi, rampung

f.   Membuat, menandatangani dan membacakan setiap Keputusan Sidang serta Berita Acara Hasil Sidang

g.  Bertanggung jawab atas kelancaran jalannya acara persidangan, agar Musyawarah/Rapat Kerja dapat

     selesai dengan hasil yang optimal dan tepat pada waktunya

h.  Memberikan Peringatan apabila pembicaraan Peserta dinilai telah menyimpang dan/atau  melakukan

     tindakan  yang dinilai  dapat  meng hambat kelancaran sidang, dan bila perlu berwenang memerintahkan

     peserta keluar dari Ruang Sidang apabila peserta tersebut secara nyata telah mengganggu dan/atau

     menghambat kelancaran acara dan persidangan.

5.6.      Bagi Nara Sumber :

a. Sesuai penugasannya, berkewajiban mengikuti acara persidangan Musyawarah/ Rapat Kerja dengan

    seksama dan aktif berusaha mengantisipasi secara positif apabila melihat gejala pembahasan sidang akan

    menyimpang dari perencanaan yang digariskan oleh Panitia Pengarah.

b. Memberikan penjelasan  yang diperlukan oleh Pimpinan Sidang atas segala sesuatu yang berkaitan dengan

    Materi Musyawarah/Rapat K erja

c. Sebelum  mengikuti  persidangan,  wajib  menyerahkan  surat-tugasnya untuk diparaf Pimpinan Sidang dan

    melaporkan perkembangan serta hasil sidang yang diikutinya kepada Ketua Panitia Pengarah.

d. Mengingatkan Pimpinan Sidang secara arif, baik lisan maupun tertulis agar pembahasan sidang tidak

    menyimpang dari materi yang disajikan Panitia Pengarah.

e. Dalam hal terjadi pengembangan materi atas usul peserta, segera antisipasi   dengan   melakukan   kordinasi

    bersama   Ketua   Panitia Pengarah.

6.     TAHAPAN PENYELENGGARAAN

6.1.    Tahap Persiapan

6.1.1.    Pembentukan  Panitia  (Pengarah  dan  Pelaksana)  dengan  Surat  Keputusan Pengurus.

6.1.2.    Panitia Pengarah menyusun Materi Musyawarah/Rapat Kerja

a.   Jadwal Acara

b.  Tata Tertib Sidang

c.   Materi Komisi :

      A.     Organisasi

      B.     Program Kerja dan Anggaran

      C.     Umum & Rekomendasi

d.   Laporan Pertanggung Jawaban (untuk Musyawarah+ sertijab)

e.   Draft Surat Keputusan Sidang, dan f.    Draft Berita Acara Hasil Sidang

6.1.3.    Panitia Pelaksana, mempersiapkan:

a.   Jadwal Acara, Waktu dan Tempat

b.   Sarana, Perlengkapan, Daftar Hadir, Tanda Peserta

c.   Acara Pembukaan dan Penutupan (seremonial)

d.  Undangan (Daftar Peserta, Peninjau dan Pemerhati)

e.   Perizinan dan Ketertiban

f.   Penggandaan Materi

g.  Akomodasi dan Konsumsi

6.1.4.    Supervisi oleh Pengurus :

Pengurus selaku penanggung jawab kegiatan harus selalu memberi atensi dan bimbingan kepada Panitia agar tujuan dapat tercapai secara tepat guna dan berdaya guna.

6.2.    Tahap Upacara Pembukaan.

Susunan Acara Pembukaan :

6.2.1.    Pembukaan                                MC

a.   Lagu Indonesia Raya.  oleh Dirigen

b.   Mengheningkan Cipta   oleh inspektur

c.   Mars RAPI oleh Panitia Pelaksana

d.   Kode Etik RAPI oleh Panitia Pelaksana

e.   Visi dan Misi RAPI oleh Panitia Pelaksana

6.2.2.    Laporan Ketua Panitia

6.2.3.    Laporan/Sambutan :

a.   Ketua  (pengurus penyelenggara)

b.   Ketua  (jenjang setingkat diatas penyelenggara)

c.   Undangan (Pejabat yang diundang khusus untuk memberi  Sambutan)

6.2.4.    Berdo’a.

6.3.    Tahap Persidangan Musyawarah.

Persidangan Musyawarah terdiri atas Sidang Paripurna, Sidang Komisi dan Sidang

Formatur.

Rangkaian persidangan Musyawarah adalah sebagai berikut :

6.3.1.       Sidang Paripurna I

Dipimpin oleh Pimpinan Sidang Paripurna Sementara (terdiri dari Pengurus dan Panitia Pengarah), untuk :

a.    Penetapan Korumnya peserta Musyawarah dan Pembukaan Persidangan Musyawarah secara resmi.

b.    Penetapan Jadwal Acara dan Tata Tertib Sidang

c.    Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Sidang Paripurna Tetap

d.    Penyerahan   Pimpinan   Sidang   Paripurna   dari   Pimpinan   Sidang Paripurna Sementara kepada

       Pimpinan Sidang Paripurna Tetap.

6.3.2.       Sidang Paripurna II

Informasi perkembangan organisasi dari setiap Peserta Musyawarah. Catatan :

a.    Laporan Kinerja Pengurus (LKP).

b.    Pandangan Umum Peserta.

(Evaluasi atas kinerja Pengurus satu periode, disertai saran dan harapan untuk Pengurus periode mendatang).

c.    Penjelasan atas Pandangan Umum Peserta, oleh Pengurus. Penilaian Beleid/Kebijakan Pengurus.

Diterima secara Aklamasi. Diterima dengan Catatan. Ditolak.

d.   Sidang Komisi merupakan forum yang membahas, merumuskan, membedah, mengevaluasi hal-hal

      tertentu yang bersifat khusus.

Hasil Keputusan Sidang Komisi dibacakan pada Sidang Paripurna dan disahkan sebagai Ketetapan Sidang Paripurna.

6.3.3.       Sidang Paripurna III

a.  Sidang Komisi merupakan forum yang membahas, merumuskan, membedah, mengevaluasi hal-hal tertentu

     yang bersifat khusus.

b.  Hasil Keputusan Sidang Komisi dibacakan pada Sidang Paripurna dan disahkan sebagai Ketetapan

     Sidang Paripurna

6.3.4.       Sidang Paripurna IV

a.  Pembentukan dan Penetapan Pimpinan Sidang Komisi

Komisi A     : Organisasi

Komisi B     : Program Kerja dan Anggaran

Komisi C     : Umum & Rekomendasi

b.  Sidang Komisi (Pembahasan Materi Komisi)

c.  Perumusan Hasil Sidang Komisi.

6.3.5.       Sidang Paripurna V

a.  Laporan Hasil Komisi :

Pembacaan hasil sidang Komisi A Pembacaan hasil sidang Komisi B Pembacaan hasil sidang Komisi C

Pengesahan hasil sidang komisi menjadi Keputusan Sidang Paripura

b.  Pengesahan Hasil Musyawarah oleh Pimpinan Sidang Paripurna.

c.  Pembacaan Surat Keputusan dan Berita Acara Sidang.

6.3.6.       Sidang Paripurna VI

a.  Pemilihan Calon Ketua & Ketua DPPO

b. Pemilihan Ketua & Ketua DPPO dilakukan secara langsung, dan pembentukan Pengurus dilakukan dengan

    Sistem Formatur. (baca Tata Tertib).

c. Pemilihan Ketua (Umum, Daerah, Wilayah, Lokal)) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yakni : Pencalonan ;

    Pencalonan dilakukan oleh Utusan, dimana satu Institusi mempunyai satu suara :

Bila  ternyata  ada  lebih  dari  satu  Calon,  maka  dilakukan Pemilihan Langsung.

Bila  ternyata  hanya  ada  satu  Calon,  maka  Calon  tersebut dinyatakan Terpilih secara Aklamasi.

d. Pemilihan ;

Pemilihan Langsung dilakukan oleh Utusan mewakili institusi pada Sidang Paripurna, dimana setiap institusi memiliki 1 (satu) suara, (sesuai dengan jumlah daerah yang hadir).

Calon dengan suara terbanyak menjadi Ketua Terpilih, dan merangkap menjadi Ketua Tim Formatur.

e.   Pembentukan Tim Formatur ;

Tim Formatur terdiri dari 3, 5, 7 orang yang mewakili unsur:

Utusan institusi yang mewakili unsur-unsur :   

Panitia pelaksana                                                 ... orang

Ketua Terpilih                                                     ... orang

Pengurus setingkat diatas jenjang                         ... orang

Pelaksana Musyawarah.                                      ... orang

f.   Sidang Formatur

Penyusunan  DPPO  (Dewan  Pengawas  &  Penasehat  Organisasi) dan Pengurus dilaksanakan secara

Musyawarah untuk Mufakat.

Tim Formatur, terlebih  dahulu meneliti dan mempertimbangkan dengan arif bijaksana Persyaratan Umum Pengurus dan Kriteria Ketua (Umum, Daerah, Wilayah, Lokal), dengan memperhatikan aspirasi Peserta.

Menyusun DPO dan Pengurus Harian.

Dalam hal Formatur tidak berhasil menyusun Pengurus Lengkap, maka penyusunan Pengurus Lengkap diserahkan kepada Pengurus Harian bersama Ketua DPO paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

6.3.7.       Sidang Paripurna VII

a.   Pengumuman Hasil Sidang Formatur

b.   Pimpinan Sidang Paripurna mempersilahkan Ketua Formatur atau Juru Bicara Formatur untuk

      menyampaikan Hasil Sidang Formatur.

c.   Pengesahan Hasil Sidang Formatur :

d.   Pada tahap ini, tidak ada Interupsi, pertanyaan atau keterangan lain.

e.   Penutupan secara resmi Persidangan Musyawarah

f.    Acara dikembalikan kepada Panitia Pelaksana

g.   Persiapan  Upacara Penutupan

6.3.8.

Serah Terima Jabatan

Suatu kewajiban bagi pengurus yang lama untuk menyerahkan asset dan inventaris kepada pengurus terpilih yang ditandai dengan penanda- tanganan Berita Acara Serah Terima, adalah sebagai berikut :

- Asset

- Peralatan Kesekretariatan & dokumen

- Hal-hal penting yang menyangkut dengan mitra kerja RAPI. (nomor telepon contact person, alamat email

  dan nomor fax)

- Mendampingi pengurus terpilih untuk beraudiensi dengan pihak mitra

6.4.    TAHAPAN RAPAT KERJA

Forum   Rapat   Kerja   adalah   forum   kedaulatan   tertinggi   organisasi   di   bawah Musyawarah pada setiap jenjang, tahap dari Rapat Kerja adalah sebagai berikut :

6.4.1.       Rapat Paripurna/ Pleno I

Dipimpin oleh pengurus untuk menetapkan :

a.    Sahnya penyelenggaraan Rapat Kerja (Korum) dan Pembukaan  Rapat Kerja secara resmi.

b.    Pengesahan Jadwal Acara dan Tata Tertib Rapat.

6.4.2.       Rapat Paripurna/ Pleno II

Informasi perkembangan organisasi dari setiap Peserta Rapat Kerja.

6.4.3.       Rapat Paripurna/ Pleno III

a.    Paparan Kebijakan Pengurus.

b.    Pandangan Umum Peserta yang berisi tanggapan umum atas Kebijakan Pengurus dalam upaya

       merealisasikan Hasil Musyawarah.

c.    Pengurus tidak perlu menjawab Pandangan Umum Peserta, akan tetapi Pandangan umum tersebut

       langsung menjadi Materi Tambahan dalam Pembahasan Materi Rapat Komisi.

6.4.4.       Rapat Paripurna/ Pleno IV

a.    Pembentukan Komisi (bila perlu)  Rapat Komisi

b.    Perumusan Hasil Rapat Komisi

6.4.5.       Rapat Pleno V

a.   Laporan hasil rapat komisi

b.   Pengesahan hasil rapat kerja oleh Pimpinan Rapat Pleno.

c.   Pembacaan Surat Keputusan dan Berita Acara Rapat Kerja

Acara dikembalikan kepada Panitia Pelaksana

Persiapan                                                             Upacara Penutupan

6.5.    TAHAPAN UPACARA PENUTUPAN

6.5.1.       Pembukaan                                                                         MC

6.5.2.       Laporan Ketua Panitia

6.5.3.       Sambutan Ketua RAPI (jenjang penyelenggara)

6.5.4.       Sambutan Ketua RAPI (jenjang diatas penyelenggara)

6.5.5.       Sambutan Pejabat Instansi, sekaligus menutup raker secara resmi.

6.5.6.       Berdo’a

6.5.7.       Silaturahmi

6.6.    TAHAPAN PELAPORAN

6.6.1.       Penyusunan Laporan Panitia Pelaksana

6.6.2.       Penyusunan Laporan Panitia Pengarah

6.6.3.       Laporan disampaikan kepada Pengurus Terpilih (penyelenggara)

6.6.4.       Setelah selesai Musyawarah dan/atau Rapat Kerja, setiap kepanitiaan wajib menyusun Laporan

                Pelaksanaan, yang merupakan perwujudan tanggung jawab moral atas amanat yang diterima.

6.6.5.       Laporan Pelaksanaan memuat rangkaian upaya dan langkah persiapan, tahap pelaksanaan, dan

                berbagai kendala serta upaya yang ditempuh untuk mengatasinya.

6.6.6.       Dokumen ini sangat berguna sebagai dokumen organisasi, dan akan menjadi acuan bagi persiapan

                kegiatan berikutnya.

6.6.7.       Penyusunan laporan secara tertib dan teratur, merupakan aplikasi komitmen kita mewujudkan Tri Tertib RAPI; Tertib Organisasi, Tertib Administrasi dan Tertib Komunikasi.

7.      TATA TERTIB PERSIDANGAN/ RAPAT KERJA

7.1.  Merupakan pedoman bagi terselenggaranya Musyawarah dan/atau Rapat Kerja.

7.2.  Memuat aturan dan ketentuan yang mengatur semua unsur dalam Musyawarah dan/atau Rapat Kerja  agar dapat terselenggara dengan tertib, lancar dan sukses.

7.3.  Tata Tertib Persidangan Musyawarah dan/atau Rapat Kerja memuat :

a.     Ketentuan Umum

b.     Ketentuan tentang Peserta

c.     Ketentuan tentang Hak dan Kewajiban

d.     Ketentuan tentang Jenis dan Proses Persidangan

e.     Ketentuan tentang Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pimpinan Sidang

f.      Ketentuan tentang Tata cara Pemiihan dan Pengambilan Keputusan

g.     Ketentuan tentang Sanksi dan Escape Clausula.

7.3.1. TATA TERTIB PERSIDANGAN MUSYAWARAH.

TATA TERTIB SIDANG MUSYAWARAH ...................................... RADIO ANTAR PENDUDUK UNDONESIA

BAB  I UMUM

Pasal 1

a. Musyawarah ..........................,  adalah forum kedaulatan tertinggi dalam tata kehidupan organisasi RAPI

    yang merupakan perwujudan kedaulatan anggota

b. Musyawarah ................. berwenang untuk :

    1) Mengadakan penilaian terhadap Laporan Kinerja Pengurus.

    2) Menetapkan Program Kerja.

    3) Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus  Dan Dewan Pengawas & Penasehat Organisasi

    4)  Khusus Munas untuk Menetapkan/menyempurnakan AD & ART.

c. Tata Tertib ini merupakan pedoman bagi seluruh peserta musyawarah dengan tujuan agar seluruh acara dan

    persidangan dapat terlaksana dengan lancar, aman, tertib dan sukses

Pasal 2

Waktu dan Tempat

Musyawarah ......................... dilaksanakan pada tanggal .................. bertempat di ...................

Pasal 3

Tema

”.............................................................................................................”

BAB  II PESERTA

Pasal 4

Peserta

Peserta Musyawarah ............... terdiri dari :

a. Utusan Wajib

b. Peninjau

c. Undangan/Nara Sumber d. Steering Committe

e. Dewan Pengurus (Daerah, Wilayah atau Lokal)

Peserta Sidang Pleno / Komisi :

a. Utusan Wajib b. Peninjau

c. Steering Committee

Pasal 5

Utusan Wajib

Utusan Wajib terdiri dari :

a. Utusan (Daerah, Wilayah atau Lokal) masing-masing, maksimum 3 (tiga) orang dengan mandat penuh dari

    Ketua Dewan Pengurus yang Kepengurusannya Valid, atau Caretaker yang ditunjuk oleh pengurus

    penyelenggara

b. Pengurus penyelenggara

c. Dewan Pengawas Dan Penasegat Organisasi penyelenggara.

Pasal 6

Peninjau

Peninjau adalah :

Peninjau dari (Daerah, Wilayah atau Lokal) masing-masing, sebanyak 3 (Tiga) orang dengan mandat penuh dari Ketua (Daerah, Wilayah atau Lokal) yang Kepengurusannya Valid.

Pasal 7

Undangan / Nara Sumber

Undangan/Nara Sumber adalah undangan Dewan Pengurus penyelenggara yang terdiri dari : Mitra Kerja terkait, Aktivis dan fungsionaris RAPI yang dibutuhkan pandangan, pemikiran dan peransertanya untuk pengembangan RAPI masa mendatang.

Pasal 8

Steering Committee

Steetring   committee   adalah   panitia   yang   ditunjuk   melalui   SK   Dewan   Pengurus penyelenggara untuk  membantu  kelancaran  jalannya persidangan  musyawarah  dalam  hal menjelaskan isi materi persidangan.

BAB  III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Hak dan Kewajiban Peserta

a.   Mengikuti   seluruh   acara   musyawarah   yang   ditetapkan   mulai   dari   Pembukaan, Persidangan

      sampai Penutupan, dengan hadir 5 (lima) menit sebelum acara dimulai

b.   Terdaftar pada setiap persidangan yang diikuti, serta mengisi daftar hadir dan memakai tanda peserta selama jalannya persidangan.

c.   Mengemukakan  pandangan  dan  pendapat  secara  santun  dan  tidak  emosional  serta bertanggung jawab untuk mendapatkan solusi yang terbaik.

d.   Memiliki hak Dipilih dan Memilih

e.   Menjaga tata tertib dan menghormati Pimpinan Sidang

Pasal 10

Hak Bicara dan Hak Suara

a.   Hak Bicara adalah hak untuk mengemukakan pendapat pada persidangan, setelah dipersilahkan oleh

      Pimpinan Sidang.

b.   Hak Suara adalah hak untuk menentukan pilihan dalam Sidang Paripurna, Sidang Komisi dan Sidang

      Formatur

c.   Hak Bicara dimiliki oleh setiap Peserta, setelah dipersilahkan oleh Pimpinan Sidang. d.   Hak Suara hanya

      dimiliki oleh setiap Institusi.

e.   Kecuali musyawarah lokal hak suara dimiliki oleh seluruh anggota yang perizinannya masih valid.

Pasal 11

Penyampaian Pendapat

a.   Penyampaian pendapat dapat dilakukan oleh setiap peserta setelah dipersilahkan oleh Pimpinan Sidang

b.   Pada Sidang Paripurna, usul, saran dan pendapat utusan institusi disampaikan melalui Juru Bicara yang sudah ditentukan.

c.   Pada Sidang Komisi, usul, saran dan pendapat disampaikan oleh setiap peserta yang terdaftar

d.   Peninjau dan Undangan/Nara Sumber, dapat menyampaikan pendapatnya atas permintaan dan/atau persetujuan Pimpinan Sidang

e.   Interupsi dapat dilakukan dan dapat dikemukakan setelah mendapat persetujuan Pimpinan Sidang

f.   Nara sumber dan steering committee dapat memberikan penjelasan terhadap maksud dan tujuan materi musyawarah.

BAB  IV

PERSIDANGAN Pasal 12

Persidangan/Rapat Munas

Persidangan Musyawarah ............ terdiri dari :

a. Sidang Paripurna

b. Sidang Komisi, terdiri atas :

    1)      Komisi A :           Organisasi

    2)      Komisi B :           Program Kerja Dan Laporan Kinerja Pengurus

    3)      Komisi C :           Umum & Rekomendasi

c. Sidang/Rapat Formatur

Pasal 13

Korum

a. Sidang dinyatakan sah bila dihadiri oleh lebih separuh (1/2 +1) jumlah peserta  yang terdaftar

b. Bila Korum belum tercapai, maka sidang ditunda selama 15 (lima belas) menit, apabila masih belum

 tercapai juga, maka sidang kembali ditunda selama 15 (lima belas), dan setelah itu Sidang dapat dinyatakan sah untuk dilanjutkan.

Pasal 14

Pimpinan Sidang

a.  Sidang  Paripurna  I  dipimpin  oleh  Dewan  Pengurus  penyelenggara  dan  SC,  untuk Pengesahan

Jadwal Acara serta Pemilihan Pimpinan Sidang Paripurna.

b.  Pimpinan Sidang Paripurna Definitif terdiri dari 5 (lima) orang yang bersifat kolektif, dengan  kedudukan sebagai  Ketua,  Sekretaris  dan  Anggota  yang  dipilih  oleh  peserta sidang.

c.  Pimpinan  Sidang  Paripurna  Definitif  dapat  dipilih  dari  unsur  peserta  wajib,  Dewan Pengurus penyelenggara atau Steering Comittee.

d.  Pimpinan Sidang Komisi terdiri dari 3 (tiga) orang, dipilih dari dan oleh Peserta Sidang  Komisi didampingi oleh Steering Comittee

e.   Pimpinan Sidang Formatur adalah Ketua Terpilih

f.   Pada  Sidang  Komisi,  Pimpinan  Sidang  didampingi  oleh  Nara  Sumber  dan  SC  serta

     Notulis yang ditunjuk oleh Panitia (OC)

Pasal 15

Tugas dan Wewenang Pimpinan Sidang

a.  Bertugas membuka persidangan, menskors, membuka kembali, menutup persidangan dengan berpedoman pada jadwal acara dan tata tertib sidang

b.  Bersikap arif dan bijaksana, serta memberi kesempatan secara adil kepada peserta dalam mengemukakan pendapat

c.  Menjaga  tata  tertib,  mengatur  giliran  bicara,  memperingatkan,  menegur,  dan/  atau menghentikan pembicara yang keluar dari topik bahasan

d.  Mengupayakan tercapainya mufakat dalam pengambilan keputusan, dan bila perlu, dapat melakukan

     skorsing dan lobbying untuk mencari titik temu dalam memecahkan masalah

e.  Dalam hal terjadi perbedaan persepsi, Pimpinan Sidang dapat meminta penjelasan Nara Sumber dan SC

f.   Bertanggung jawab penuh atas kelancaran persidangan dan pengambilan keputusan.

Pasal 16

Pemilihan Pimpinan Sidang

a.   Pemilihan Pimpinan Sidang Paripurna Definitif dilakukan dengan tahapan :                                 1.

      1)  Pencalonan Pimpinan Sidang Paripurna Definitif dilakukan oleh peserta sidang, yang dipimpin/dipandu  oleh Pimpinan Sidang Paripurna I

      2)  Pengesahan  Calon  menjadi  Pimpinan  Sidang  Paripurna  Definitif  oleh  Sidang Paripurna I

b.   Pimpinan Sidang Komisi dipilih dari dan oleh Peserta/Anggota Komisi c.   Pimpinan Sidang Formatur

      adalah Ketua Terpilih

Pasal 17

Pengambilan Keputusan

a.   Keputusan Musyawarah ...................... adalah :

     1.   Hasil Sidang Paripurna,

     2.   Hasil Sidang Komisi

     3.   Hasil Sidang/Rapat Formatur

b.   Pengambilan keputusan diupayakan secara musyawarah untuk mufakat

c.   Apabila  mufakat  tidak  tercapai,  pengambilan  keputusan  dilakukan  dengan  voting, pemungutan suara terbanyak.

d.   Hasil voting dengan suara terbanyak bersifat final dan mengikat seluruh peserta.

e.   Apabila dipandang perlu, Sidang Paripurna dan Sidang Komisi dapat membentuk Tim Perumus

BAB V PEMBENTUKAN PENGURUS Pasal 18

Tata cara Pemilihan

a.   Pemilihan  Ketua  dilakukan  secara  langsung,  dan  pembentukan  Pengurus  dilakukan dengan Sistem  Formatur

b.   Pemilihan Ketua dilakukan dalam 2 (dua) tahap :

Tahap – I : Setiap institusi dan/ atau anggota dapat mengusulkan maksimal 2 (dua) bakal calon Ketua dan inisiatif sendiri.

Setelah nama – nama bakal calon diterima oleh pimpinan sidang, nama yang tersaring atas usulan institusi dan/ atau anggota langsung dinyatakan sebagai bakal calon. Bakal calon diharuskan menandatangani kesediaannya menjadi calon ketua. Setelah menandatangani surat kesediaan menjadi calon maka setiap calon diminta menyampaikan program kerja dalam memimpin untuk pencapaian Visi dan Misi RAPI untuk  lima tahun mendatang.

Bila ternyata hanya ada satu bakal calon, maka bakal calon tersebut dinyatakan terpilih secara aklamasi.

Tahap – II : Diadakan Pemilihan Langsung, dilakukan oleh setiap institusi dan/ atau anggota dalam Sidang Paripurna, setiap institusi memiliki 1 (satu) suara, sesuai dengan jumlah institusi yang hadir, kecuali pada musyawarah lokal, setiap anggota memiliki 1 (satu) suara.

Apabila jumlah suara yang dihitung oleh Panitia genap, maka dimintakan 1 (satu) suara dari institusi setingkat diatas penyelenggara.

Calon dengan suara terbanyak, otomatis menjadi Ketua Terpilih dan sekaligus menjadi Ketua Tim Formatur

c. Penyusunan Dewan Pengurus dilakukan dengan Sistem Formatur.

Pasal 19

Kriteria Pengurus

a. Persyaratan Umum Pengurus :

Anggota RAPI aktif minimal 3 (tiga) tahun.

Menandatangani pernyataan bersedia menjadi pengurus dengan perijinan yang masih valid dan bersedia memperpanjang Izin KRAP selama periode kepengurusannya

Pernah menjadi pengurus RAPI minimal 1 (satu) periode kepengurusan.

Berkemauan kuat, sanggup dan rela berkorban untuk organisasi, berwawasan luas dan berpengalaman memimpin organisasi RAPI (kecuali Pengurus Lokal).

Memahami dan mematuhi Regulasi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan organisasi RAPI.

b. Kriteria Ketua / Sekretaris :

    1)  Memenuhi Persyaratan Umum Pengurus.

    2)  Berusia minimal 35 tahun.

    3)  Berdomisili tetap di Ibukota (Negara, Provinsi, Kab/kota) dan di Kecamatan.

    4)  Mempunyai motivasi yang kuat dalam memajukan organisasi RAPI, sejalan dengan Visi / Misi RAPI.

    5)  Mempunyai  pengalaman   yang  luas  dan  berwawasan  nasional,  dalam  lingkup organisasi RAPI dan mitra kerjanya.

    6)  Berpengalaman dalam memimpin organisasi RAPI (kecuali Ketua Lokal)

    7)  Dikenal dan diakui secara luas dalam perannya untuk membangun organisasi RAPI.

BAB VI

PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN PENASEHAT PERKUMPULAN Pasal 20

Tata cara Pemilihan

a.   Pemilihan Dewan Pengawas Dan Penasehat Organisasi, selanjutnya disebut DP2O dilakukan secara

      langsung dan berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang yang mewakili unsur, sedangkan khusus untuk

      DP2ON ditunjuk 7 (tujuh) orang, yang mencerminkan keterwakilan unsur  dari 5 (lima) Kepulauan di

      Nusantara (1.Sumatera, 2.Jawa Bali NTB, 3.Kalimantan, 4.Sulawesi, 5.NTT-Maluku-Papua),

      dilaksanakan setelah Pemilihan Ketua.

b.   Pemilihan DP2O dilakukan dalam 2 (dua) tahap :

Tahap – I : Setiap institusi/ unsur mengusulkan 1 (satu) bakal calon DP2O dan inisiatif sendiri. Setelah nama – nama bakal calon diterima oleh pimpinan sidang, bakal calon diharuskan menandatangani kesediaannya menjadi DP2O.

Tahap – II : Diadakan Pemilihan Langsung, dilakukan oleh setiap institusi atau anggota dalam Sidang Paripurna, setiap institusi dan/ atau anggota maksimal memiliki

1 (satu) suara, sesuai dengan jumlah institusi atau anggota yang hadir, suara terbanyak langsung dinyatakan sebagai DP2O.

c. Penyusunan struktur organisasi DP2O dilakukan melalui rapat internal DP2O terpilih, yang waktunya

bersamaan dengan rapat formatur

Pasal 21

Kriteria Dewan Pengawas Dan Penasehat Organisasi (DP2O)

Memenuhi Persyaratan Umum Pengurus. Berusia minimal 40 tahun.

Seorang organisatoris dengan latar belakang pendidikan atau praktisi dalam bidang; Hukum / Ekonomi / Auditor / Tehnik / Manajemen / TNI / Polri atau Purnawirawan

Bersedia/berkenan hadir untuk melakukan rapat koordinasi dalam rangka Pengawasan dan Pengarahan kepada organisasi.

Mempunyai motivasi yang kuat dalam mengawasi dan menasehati organisasi RAPI, sejalan dengan Visi / Misi RAPI.

Mempunyai   pengalaman   yang   luas   dan   berwawasan   nasional,   dalam   lingkup organisasi RAPI dan mitra kerjanya.

Berpengalaman dalam struktur organisasi RAPI (kecuali pada institusi lokal) Dikenal dan diakui secara luas dalam perannya untuk membangun organisasi RAPI.

Pasal 22

Formatur

Formatur terdiri dari 3, 5, 7 orang yang mewakili unsur :

a. Utusan  institusi .......... orang,  kecuali ditingkat lokal mewakili unsur perwakilan per- kelurahan

b. Pengurus demisioner 1 (satu) orang c. Ketua terpilih, 1 (satu) orang

Pasal 23

Mekanisme Kerja Formatur

a.   Penyusunan Pengurus Pusat dilaksanakan dengan musyawarah untuk mufakat

b.   Meneliti, mempertimbangkan dengan arif bijaksana persyaratan umum pengurus dan kriteria ketua, yang benar-benar memiliki kharisma dan kepribadian didalam organisasi RAPI

c.   Apabila Rapat Formatur tidak berhasil menyusun Pengurus Lengkap, maka penyusunan Pengurus Lengkap diserahkan kepada Formatur bersama DP2O dalam batas waktu maksimum 30 (tiga puluh) hari kalender setelah hari pemilihan ketua.

Pasal 24

Lain Lain

Tata Tertib ini harus  berubah bilamana bertentangan dengan hasil Amandemen AD/ART, maka Tata tertib ini harus menyesuaikan dengan amandemen dimaksud

Pasal 25

Penutup

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam tata tertib ini, akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Sidang  atas  persetujuan  peserta  sidang,  dan  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan dengan tata tertib ini

DEWAN PENGURUS.......................... RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Selaku Pimpinan Sidang Sementara

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal : ........... JULI 2011.

7.3.2. TATA TERTIB RAPAT KERJA.

”TATA TERTIB RAPAT KERJA”

RAPAT KERJA ......................... RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Status

1.   Rapat  Kerja  ……………,  adalah   merupakan  forum  Penyusunan  program  kerja yang  merupakan

penjabaran  dari  Program  Kerja  Nasional  (PKN).  Rapat  Kerja  …………..  dalam  tata  kehidupan

organisasi  merupakan  perwujudan kedaulatan  anggota, sekaligus  menjadi  forum  koordinasi  antara

RAPI …………… dengan RAPI ………………..

2.   Rapat Kerja ................................... untuk :

      a.     Menyusun dan Menetapkan Program Kerja penjabaran dari Program Kerja Nasional (PKN) dan

              Visi Misi RAPI sesuai Berita Acara Komisi B Munas VI Tahun 2010 (terlampir). b.     Menetapkan

              regulasi organisasi.

3.   Tata Tertib ini merupakan pedoman yang wajib dipatuhi oleh seluruh peserta, dengan tujuan agar seluruh  acara dan persidangan dapat terlaksana dengan lancar, tertib, aman dan sukses.

Pasal 2

Waktu dan Tempat

Rapat   Kerja   …………………………   dilaksanakan   pada   tanggal   ……………………..……………bertempat di ……………..

Pasal 3

Tema

“.........................................................................................”

BAB II PESERTA Pasal 4

Peserta Rapat Kerja ……………………..

Peserta Rapat Kerja ......................., terdiri atas :

1.   DP2O,

2.   Dewan Pengurus ...................,

3.   Utusan Pengurus institusi yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris yang masih valid, atau pengurus yang

      disertai surat mandat.

4.   Undangan dan atau Nara sumber

Pasal 5

Utusan

1.   Utusan institusi, sebanyak 2 (dua) orang, dengan mandat penuh.

2.   Dewan Pengurus penyelenggara.

3.   Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi.

4.   Peninjau utusan institusi maksimum 3 (tiga) orang.

Pasal 6

Undangan

1.   Peninjau dari institusi, maksimal sebanyak 2 (dua) orang dengan Mandat penuh.

2.   Aktivis dan fungsionaris RAPI yang dibutuhkan pandangan, pengamatan, dan peransertanya untuk

      pengembangan organisasi RAPI masa mendatang.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA Pasal 7

Hak dan Kewajiban

1.   Mengikuti seluruh acara Rapat Kerja ................ yang ditetapkan mulai dari acara Pembukaan, Rapat

      pleno sampai Penutupan, dan hadir 10 (sepuluh) menit sebelum acara dimulai.

2.   Terdaftar pada setiap rapat yang diikutinya dengan mengisi daftar hadir.

3.   Mengemukakan pandangan dan pendapat dengan santun dan bertanggung jawab.

4.   Dipilih dan memilih kelengkapan Pimpinan Rapat-Rapat Komisi.

5.   Menjaga tata tertib dan menghormati Pimpinan Rapat.

Pasal 8

Penyampaian Pendapat

1.   Penyampaian pendapat dapat dilakukan oleh setiap peserta atas persetujuan Pimpinan Rapat.

2.   Dalam menyampaikan pendapat, sepatutnya disertai dengan solusi.

3.   Pada rapat pleno, usul, saran dan pendapat Utusan, disampaikan oleh dan/atau melalui Juru Bicara.

4.   Peninjau dan Pengamat, dapat menyampaikan saran dan pandangannya atas permintaan dan/ atau atas persetujuan Pimpinan Rapat.

5.   Interupsi hanya dapat dikemukakan setelah mendapat persetujuan Pimpinan Rapat.

6.   Dalam hal terjadi perbedaan persepsi, Pimpinan Rapat dapat meminta penjelasan/saran dari

Nara Sumber dan/atau Dewan Pengurus.

BAB IV RAPAT KERJA Pasal 9

Rapat Pleno

Rapat Kerja ........................... terdiri dari :

1. Rapat Pleno

2. Rapat Pleno, terdiri atas : Pleno - I Pleno – II,  dst

3. Rapat Komisi (bila perlu)

Pasal 10

Korum

Rapat Kerja ………… dinyatakan sah dan korum oleh Pimpinan Rapat Kerja Sementara.

Pasal 11

Pimpinan Rapat

1.   Pimpinan Rapat Sementara adalah ketua institusi.

2.   Pimpinan Rapat Kerja Definitif ditetapkan oleh Dewan Pengurus institusi, Wakil Ketua dan Sekretaris

      Rapat dipilih oleh peserta rapat.

3.   Pada Rapat Pleno, Pimpinan Rapat didampingi oleh Notulis yang ditunjuk oleh Panitia.

Pasal 12

Tugas dan Wewenang Pimpinan Rapat

1.   Bertanggung jawab atas kelancaran jalannya rapat kerja dan pengambilan keputusan.

2.   Bertugas membuka rapat kerja, menskors, membuka kembali, menutup rapat kerja dengan berpedoman

      pada jadwal acara dan tata tertib sidang.

3.   Bersikap   arif   dan   bijaksana,   serta   memberi   kesempatan   secara   adil   kepada   peserta   dalam

      mengemukakan pendapat.

4.   Menjaga tata tertib, mengatur giliran bicara, memperingatkan, menegur, dan/atau menghentikan pembicara

      yang menyimpang dari topik bahasan.

5.   Mengupayakan   tercapainya   mufakat   dalam   pengambilan   keputusan,   dan   bila   perlu,   dapat

      melakukan skorsing dan lobbying untuk mencari titik temu dalam memecahkan masalah, sebelum

      dilakukan penetapan.

6.   Dalam hal terjadi perbedaan persepsi, Pimpinan Rapat dapat meminta penjelasan Dewan Pengurus.

Pasal 13

Pengesahan Ketetapan

1.   Ketetapan    Rapat   Kerja ……….   adalah   Hasil   Rapat Kerja,   yang ditetapkan dan/atau disahkan

      dalam Rapat Pleno.

2.   Pengambilan keputusan atas ketetapan diupayakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

3.   Apabila mufakat tidak tercapai, diserahkan kepada Dewan Pengurus RAPI.

4.   Apabila dipandang perlu, Rapat Kerja ini dapat membentuk Tim Perumus.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Penutup

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam tata tertib ini, akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Rapat, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tata tertib ini.

8.     LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang tidak terdapat dalam Petunjuk Pelaksanaan Musyawarah dan/atau Rapat

Kerja Radio Antar Penduduk Indonesia ini dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, dengan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku dalam organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : ……..JULI 2011

Pengurus Pusat RAPI 2010-2015                                                                      

                                                    TAP RAKERNAS VI/2011